Kedaulatan

1.   Pengertian kedaulatan rakyat

Kedaulatan : kekuasaan tertinggi

Kedaulatan rakyat : kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat

2.   Kedaulatan ke dalam

Kedaulatan u/ mengatur pemerintahan sendiri

Contoh :

-          Melindungi segenap bangsa indonesia

-          Memajukan kesejahteraan umum

-          Mencerdaskan kehidupan bangsa

3.     Kedaulatan ke Luar

          Kedaulata u/ menjalin hubungan dengan negara lain

Contoh : - ikut melaksanakan ketertiban dunia

4.         Sifat – sifat kedaulatan

    Asli : kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain

    Bulat : kekuasan itu tidak terpecah – pecah

    Permanen : tetap ada selama negara itu berdiri

    Tidak terbatas : kekuasaan itu tidak dibatasi ole h kekuasan lain

5.   Macam – macam teori kedaulatan

    Kedaulatan tuhan

    Kedaulatan negara

    Kedaulatan hukum

    Kedaulatan rakyat

Indonesia menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat

6.   Ciri – ciri sistem pemerintahan Presidensial

    Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

    Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri baik yang memimpin departemen maupun nondepartemen

    Presiden dipilih langsung oleh rakyat/ melalui perwakilan rakyat

    Menteri – menteri bertanggung jawab kepada Presiden bukan DPR

    Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

7.   Ciri – Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

    Menteri – menteri bertanggung jawab pada DPR

    Presiden hanya sebagai kepala negara

    Adanya mosi tidak percaya

    Kekuasaan legislatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (pemerintah = perdana menteri)

8.   Sistem Pemerintahan RI Menurut UUD 1945

    Bentuk negara kesatuan

    Bentuk pemerintaha republik

    Sistem perintahan presidensial

    Presiden & wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat

    Parlemen terdiri dari 2 bagian, yaitu : DPR & DPD

    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA

9.   Pembagian Kekuasaan Menurut Mostesque

    Legislatif : kekuasaan yang membuat UU

    Eksekutif : kekuasaan menjalankan UU

    Yudikatif : kekuasaan u/ mengadili

Demokrasi

1.   Pengertian Demokrasi

Demos : rakyat, kratos : memerintah

Demokrasi : pemerintahan rakyat

2.   Sejarah perkembangan demokrasi

Gagasan tentang demokrasi sesungguhnya sudah muncul sejak sekitar abad ke-5 SM, pada masa Yunani Kuno. Pada waktu itu demokrasi dilakukan secara langsung (direct democracy). Negara-negara di Yunani pada masa itu merupakan negara kota (polis), khususnya di kota Athena. Wilayahnya sempit dan jumlah penduduknya juga masih sedikit. Rakyat dengan mudah dapat dikumpulkan untuk bermusyawarah, guna mengambil keputusan tentang kebijakan pemerintahan. Demokrasi model Yunani itu tidak bertahan lama, hanya beberapa ratus tahun. Penyebabnya adalah munculnya konflik politik dan melemahnya kemampuan Dewan Kota dalam

memimpin polis. Puncaknya adalah ketika Romawi menyerbu Yunani dan kemudian menjajahnya, yang hal itu menandai runtuhnya demokrasi di Yunani.

Sejak runtuhnya demokrasi, bangsa Eropa hidup dalam sistem monarki absolut dalam kurun waktu yang panjang. Kekuasaan yang demikian berlangsung di Eropa hingga menjelang abad ke-19. Kekuasaan yang absolut (mutlak) tersebut digunakan oleh raja untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat.

Setelah berabad-abad tenggelam, paham demokrasi kembali muncul, sebagai reaksi penentangan terhadap kekuasaan raja yang absolut tersebut. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi

kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan absolut telah menghasilkan ajaran Rule of Law (kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk pada hukum. Diberlakukannya ajaran ini guna menghindarkan tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat.

3.   Prinsip – Prinsip Negara Demokrasi

-         Pemilu

-         Pelindungan HAM

-         Kebebasan berserikat

-         Kebebasan pers

4.   Bentuk – Bentuk Demokrasi

    Demokrasi dengan sistem referendum (pengawasan langsung oleh rakyat. Dibagi menjadi 2, yaitu:

·        Referendum Obligatoire (referendum yang wajib): referendum yang menentukan berlakunya suatu UU/peraturan

·        Referendum Fakultatif (referendum yang tidak wajib): referendum yang menetukan apakah suatu UU yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan/tidak,atau perlu ada tidaknya perubahan- perubahan

    Demokrasi dengan sistem parleman kekuasaan (dalam demokrasi ini, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan tidak ada)

    Demokrasi dengan sistem parlementer (terdapat hubungan erat antara eksekutif dengan legislatif)

5.   Macam – Macam Demokrasi

    Demokrasi Liberal

    Demokrasi terpimpin

    Demokrasi pancasila

6.   Pengertian Demokrasi pancasila (berasal dari sila-4)

Sila-4 : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan

7.   Landasan Demokrasi di Indonesia

    Pancasila sila ke – 4

    Pembukaan UUD 1945 alinea 4

    UUD 1945 pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 28

    Penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang ke – 3

    Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang demokrasi pancasila

    Tap MPR No. II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib MPR RI, memuat mekanisme Demokrasi pancasila